Artikel ini membahas 17 tuntutan jangka pendek yang tengah viral, ditujukan kepada Presiden, DPR, TNI, Polri, partai politik, dan kementerian ekonomi. Fokusnya pada aspirasi rakyat dan perubahan yang diharapkan segera.
Ditujukan kepada Presiden:
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Bentuk Tim Investigasi Independen atas kasus korban kekerasan aparat selama demonstrasi, dengan mandat jelas dan transparan.
Ditujukan kepada DPR:
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup.
4. Publikasikan transparansi anggaran — mulai dari gaji, tunjangan, hingga fasilitas DPR.
5. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk melalui KPK.
Ditujukan kepada Ketua Umum Partai Politik:
6. Pecat atau berikan sanksi tegas pada kader DPR yang bertindak tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader partai dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Ditujukan kepada Kepolisian RI:
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan oleh polisi dan patuhi SOP pengendalian massa.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota atau komandan yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran HAM.
Ditujukan kepada TNI:
12. Kembalikan TNI ke barak dan hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Berikan komitmen publik bahwa TNI tidak akan memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Ditujukan kepada Kementerian Sektor Ekonomi:
15. Pastikan upah layak bagi seluruh pekerja—termasuk guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online—di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
Baca artikel menarik : 4 Musibah Terbesar yang Pernah Terjadi pada Kaum Bani Israil Sepanjang Sejarah
Apa saja 8 tuntutan jangka panjang?
Delapan tuntutan jangka panjang ini diberi tenggat selama setahun, berakhir pada 31 Agustus 2026.
Berikut ke-8 tuntutan jangka panjang:
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tingkatkan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Serupa dengan 17 tuntutan jangka pendek, para influencer dan pegiat media sosial juga memberikan catatan mereka soal perkembangan tuntutan jangka panjang.
Per Kamis sore (4/9), mereka menilai sejumlah poin tuntutan belum diproses, seperti desakan 2, 5, 6, 7, 8.
Penutup
Tuntutan jangka pendek dan panjang yang tengah viral ini mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia untuk perubahan nyata dalam berbagai sektor pemerintahan dan sosial. Dari perbaikan transparansi DPR, reformasi partai politik, hingga perlindungan hak sipil dan pekerja, semua tuntutan menunjukkan kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih akuntabel, profesional, dan humanis.
Penting bagi pemerintah, legislatif, dan lembaga terkait untuk menanggapi tuntutan ini dengan serius, melalui tindakan konkret dan komunikasi yang transparan, agar kepercayaan publik dapat terjaga. Sementara itu, masyarakat dan penggiat media sosial tetap memegang peran penting sebagai pengawas dan pemberi catatan terhadap implementasi perubahan.
Fenomena ini menegaskan bahwa partisipasi publik, aspirasi sipil, dan tuntutan reformasi bukan sekadar wacana, tetapi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.
Baca juga : Permintaan Maaf Ditolak! Anak Bos Rental Ungkap Alasan Ini ke Hakim Sidang Militer
